Unsur lokal dalam pemerintahan Kesultanan Bima masa Sultan Abi'l Khair Sirajuddin (1640-1682 M) / Imam Yuliadi

DDCRs 959.86021 YUL u
AuthorYuliadi, Imam
YearSkripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2011
Languageind

Abstract


Kata Kunci: Unsur Lokal, Konsep Kekuasaan, Kesultanan Bima, Sultan AbiĒl Khair Sirajudin





Kesultanan Bima sebagai salah satu kerajaan Islam di Nusantara abad XV merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah Nusa Tenggara. Sebelum menjadi kesultanan, Bima merupakan Kerajaaan Hindu, sehingga dalam hal pemerintahan Kerajaan Bima telah mengalami 2 kali perkembangan yang terjadi karena masuknya dua budaya besar yaitu Hindu dan Islam. Namun sebagai sebuah etnis yang mengalami perkembangan pesat pada abad ke XVI di bawah Sultan Abiíl Khair Sirajuddin tentunya masyarakat Bima memiliki suatu kearifan lokal dalam hal pemerintahan yang menjadi samar dengan masuknya kedua budaya besar tersebut (budaya Hindu dan Islam)

Tujuan dari penelitian adalah (1) Menjelaskan konsepsi pemerintahan dalam perspektif lokal, (2) Menjelaskan proses peralihan sistem pemerintahan di Bima dan terbentuknya Kesultanan Bima, (3) Menjelaskan bentuk unsur lokal dalam struktur pemerintahan di Bima masa Sultan Abiíl Khair Sirajuddin (1640-1682 M). Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan antropologi dan bersifat deskriptif analisis. Mulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Terkait dengan pendekatan antropologi peneliti menggunakan teori makro-mikro kosmos untuk memberikan analisis terhadap konsep kekuasaan di Bima yang merupakan bagian dari unsur lokal yang dimaksud oleh penulis. Pendekatan antopologis juga digunakan untuk melihat pengaruh unsur lokal tersebut pada perkembangan sistem pemerintahan di Bima pada masa kerajaan hingga masa kesultanan.

Hasil penelitian ini adalah (1) konsep kekuasaan lokal yang terdapat di Bima adalah konsep makro dan mickro kosmos berupa kesakralan para raja yang dianggap sebagai keturunan para Dewa, dan kesakralan arah mata angin pada para Ncuhi sebagai ketua adat sekaligus penguasa 5 wilayah di Bima (wilayah barat, timur, utara, selatan, dan tengah). (2) sekitar tahun 1620 M Kerajaan Hindu Bima berubah menjadi Kesultanan Islam, setelah beberapa kali perang perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan antara Sultan Abdul Kahir (Sultan I) dengan pamannya Salisi Mantau Asi Peka. (3) Pada masa Sultan Abiíl Khair Sirajuddin (Sultan II) konsep pemerintahan sebelum Islam berusaha dipertahankan dan disesuaikan dengan konsep Islam sehingga terbentuklah konsep kekuasaan baru yang disebut dengan Dwi Sila, yaitu bentuk perpaduan antara hukum Adat dan hukum Islam. Dalam Dwi Sila tersebut, konsep sangaji yang tetap dipertahankan namun disesuaikan dengan kepercayaan Islam sedangkan konsep ncuhi menjadi terbatas pada tingkat desa, sehingga fungsi ritual dan kekuasaannya terbatas di wilayahnya.


Download file




Download Unsur lokal dalam pemerintahan Kesultanan Bima masa Sultan Abi'l Khair Sirajuddin (1640-1682 M) / Imam Yuliadi


TypeLanguage
Download Unsur lokal dalam pemerintahan Kesultanan Bima masa Sultan Abi'l Khair Sirajuddin (1640-1682 M) / Imam Yuliadi ID

Print Unsur lokal dalam pemerintahan Kesultanan Bima masa Sultan Abi'l Khair Sirajuddin (1640-1682 M) / Imam Yuliadi

Publications by Year

O.P.A.C

Universitas Negeri Malang Perpustakaan Universitas Negeri Malang Mulok Perpustakaan Universitas Negeri Malang Opac Perpustakaan Universitas Negeri Malang Index Artikel Perpustakaan Universitas Negeri Malang Index Artikel Perpustakaan Universitas Negeri Malang Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang
....