• Halaman 1
  • Pintu depan Perpustakaan UM
  • Area Internet Gratis
  • Area Hotspot
  • Layanan
  • Opac

Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pengujiannya - Prof. Dr. Suko Wiyono

Pidato Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Dr. H. Suko Wiyon, S.H., M.Hum

 

Terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, perlu pula dicermati pandangan almarhum R. Supomo (Oesman,1992:79), dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 dalam Sidang I Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas “dasar negara Indonesia merdeka”, mengingatkan bahwa dasar dan bentuk dari suatau negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Singkatnya dikemukakan, bahwa hukum adat rakyat Indonesia sudah ada sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Meskipun berbeda-beda dalam lingkung lakunya, bahkan menurut Van Volen Hoven wilayah di Indonesia dibagi menjadi 19 lingkaran hukum adat (adatrechtskring). Dasar pembagiannya karena masing-masing daerah memiliki garis, corak, sifat yang seragam walaupun ada perbedaannya tetapi hanya sedikit.

 

Adapun 19 lingkaran hukum adat itu adalah sebagai berikut:

 

1) Lingkaran Hukum Aceh

2) Lingkaran Hukum Tanah Gayo

3) Lingkaran Hukum Minang Kabau

4) Lingkaran Hukum Sumatera Selatan

5) Lingkaran Hukum Melayu

6) Lingkaran Hukum Bangka Belitung

7) Lingkaran Hukum Kalimantan

8) Lingkaran Hukum Minahasa

9) Lingkaran Hukum Gorontalo

10)Lingkaran Hukum Sulawesi Selatan

11)Lingkaran Hukum Toraja

12)Lingkaran Hukum Maluku dan Ambon

13)Lingkaran Hukum Irian Jaya

14)Lingkaran Hukum Pulau Timor

15)Lingkaran Hukum Bali Lombok

16)Lingkaran Hukum Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura

17)Lingkaran Hukum Surakarta

18)Lingkaran Hukum Jawa Barat

19)Lingkaran Hukum Ternate

 

Setiap lingkaran hukum adat di bagi lagi menjadi daerah-daerah yang disebut Kukuban, misal lingkaran hukum Jawa Barat dibagi menjadi empat Kukuban yaitu Jakarta Raya, Banten, Periangan, dan Cirebon. Namun Hukum Adat diseluruh wilayah di Indonesia menempatkan sesuatu yang ideal dalam kehidupan masyarakat sebagai nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilainilai luhur yang ideal itulah yang merupakan cita hukum (rechtside) dalam hukum adat. Rakyat Indonesia yang sudah berabad-abad memiliki cita hukum dalam kehidupan kemasyarakatannya (het sociale ideal), setelah kemerdekaan menempatkan cita hukum tersebut dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya. Merujuk pada pandangan Frederich Karl von Savigny (1798-1846) bahwa dalam perkembangan sejarah rakyat Indonesia, Cita Hukum Adat didalam pertumbuhannya menjadi Cita Hukum Bangsa yang oleh muridnya von Savigny yang bernama George Willhelm Fuchte disebut das Volkgeist” (Jiwa Bangsa), yang bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila (Oesman,1992:79).

Download lengkap Pidato Guru Besar diatas.

 

#MS

 
Akun Media Sosial


Ask Librarian


Buku Prof. Dr. H. Suparno