Triyono Puspitojati, Dudung Darusman, Rudy C. Tarumingkeng dan Boen Purnama ::

Pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi: studi kasus di kesatuan pemangkuan hutan Bogor (Stakeholders empowerment in production forest management: a case study in forest required district of Bogor)

UPT Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG PERLU DIBERDAYAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR (STAKEHOLDERS EMPOWERMENT IN PRODUCTION FOREST MANAGEMENT: A CASE STUDY IN FOREST REQUIRED DISTRICT OF BOGOR)

Triyono Puspitojati, Dudung Darusman, Rudy C. Tarumingkeng dan Boen Purnama

INDEX JURNAL

     
 

Pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi: studi kasus di kesatuan pemangkuan hutan Bogor (Stakeholders empowerment in production forest management: a case study in forest required district of Bogor)

    Triyono Puspitojati, Dudung Darusman, Rudy C. Tarumingkeng dan Boen Purnama
    Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan = Journal of Forestry Policy Analysis. Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Pengembangan dan Penelitian Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Ikl
     
    Subyek : 1. PEMANGKU KEPENTINGAN
2. HUTAN PRODUKSI
3. PEMBERDAYAAN
     
    Label bendel :

Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan kepentingannya. Kedua, pemberdayaan yang sesuai untuk meraka adalah (a) meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berusaha pada kegiatan pengelolaan hutan produksi dan (b) meningkatkan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan produksi dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri. Kementerian Kehutanan dapat mendukung pemberdayaan tersebut dengan merumuskan kebijakan pengelolaan hutan tanaman multikultur yang mudah diimplementasikan.

     

Abstrak/anotasi :

Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan kepentingannya. Kedua, pemberdayaan yang sesuai untuk meraka adalah (a) meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berusaha pada kegiatan pengelolaan hutan produksi dan (b) meningkatkan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan produksi dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri. Kementerian Kehutanan dapat mendukung pemberdayaan tersebut dengan merumuskan kebijakan pengelolaan hutan tanaman multikultur yang mudah diimplementasikan.










<< Prev | Next >>